Secara sistematis dalam isi buku termuat dua kelompok.

- Kelompok pertama menyangkut masalah reformasi ketenaga kerjaan yang terdiri dari:
Bab I: Pedoman manajemen personalia dan rekrutmen tenaga kerja
Bab II: Penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon/ uang penghargaan di perusahaan
Bab III: Prosedur pencatatan serikat pekerja dan panduan ketenaga kerjaan
Bab IV: Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan panduan tenaga kerja asing
Bab V: Tata cara penyelesaian perburuhan
Bab VI: Sistem pengupahan ketenaga kerjaan
Bab VII: Program jamsostek dan jaminan sosial
Bab VIII: Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
Bab IX: Hak asasi manusia
Bab X: Prosedur dan program pengiriman penempatan tenaga kerja ke luar negeri
Bab XI: Tata cara penanggulangan kebakaran di tempat kerja

- Kelompok kedua memuat pedoman PNS, Hakim, TNI, dan Polri dengan maksud agar lebih tersosialisasi langkah-langkah perbaikan yang ditempuh pemerintah melalui sistem struktur penggajian sebagai upaya penertiban dan penyempurnaan aparatur negara di tingkat pusat maupun daerah sekaligus sebagai usaha peningkatan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan. Sebagaimana diketahui bahwa selama ini pemberian tunjangan-tunjangan yang diberikan melebihi gaji pokok. Sedangkan pada ketentuan baru ditetapkan bahwa gaji pokok adalah merupakan penghasilan utama dan tunjangan-tunjangan dijadikan penghasilan tambahan yang bersumber pada gaji pokok. Begitu juga kebijaksanaan di bidang kepegawaian yang mengacu pada undang-undang pokok-pokok kepegawaian telah digariskan bahwa manajemen PNS diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.