Otonomi daerah (Otda) sudah dicanangkan bahkan sudah mulai bergulir. Namun era implementasi Otda seolah dianggap oleh sementara kalangan Pemerintah Daerah(Pemda) sebagai era kebebasan seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) semaksimal mungkin, tanpa mempedulikan implikasinya pada kelancaran dan kelangsungan ekonomi bisnis. Dibenak sebagian aparat Pemda sepertinya berkembang pemikiran sempit :"autonomy is automoney" Kecenderungan kearah ini tampak dengan munculnya berbagai pajak, pungutan, retribusi yang memberatkan dunia usaha, yang dapat menambah biaya pemasaran/ongkos distribusi, meningkatkan harga jual produk dan pada gilirannya menurunkan daya saing ekspor non migas.