<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="26223">
 <titleInfo>
  <title>Dilema utang luar negeri Indonesia</title>
 </titleInfo>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text"></placeTerm>
   <publisher></publisher>
   <dateIssued></dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"></languageTerm>
  <languageTerm type="text"></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd"></form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>Dewasa ini, Indonesia menghadapi beban utang luar negeri yang sangat berat yang jumlahnya mencapai US$ 150 miliar pada tahun 2001, di mana sekitar setengahnya utang pemerintah dan setengahnya lagi utang swasta. Besarnya utang ini akibat ketergantungan Indonesia yang sudah demikian besar karena tidak cukupnya tabungan dalam negeri untuk membiayai pembangunan ekonominya. Sementara jumlah utang luar negeri swasta yang besar akibat ekspansi perusahaan secara besar-besaran di era sebelum krisis. Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah untuk menghindarkan diri dari utang, namun utang luar negeri masih tetap diperlukan. Beban utang yang sangat besar di atas disebabkan pula oleh pengelolaannya yang kurang efektif akibat pinjaman tersebut banyak yang disalurkan ke sektor-sektor yang kurang produktif, banyaknya terjadi kebocoran, sistem perbankan nasional kurang berfungsi, belum pulihnya perekonomian nasional akibat situasi keamanan, hukum, politik, dan sosial lainnya yang masih diliputi ketidakpastian. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak proyek yang dibiayai pinjaman luar negeri kurang banyak manfaatnya.Problem utama yang dihadapinya adalah masih rendahnya efektifitas pengelolaan dan kekuranghatian pemerintah dalam penyaluran dan pengawasan utang luar negeri, serta masih lemahnya institusi regulasi utang luar negeri. Di samping itu, moral hazard para penguasa/penjabat demi keuntungan pribadi dan kelompoknya.</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <classification></classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>Perpustakaan - Sekolah Tinggi Manajemen PPM Pusat Informasi Manajemen</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <recordInfo>
  <recordIdentifier>26223</recordIdentifier>
  <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2005-11-30 00:00:00</recordCreationDate>
  <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2005-11-30 00:00:00</recordChangeDate>
  <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
 </recordInfo>
</mods>
</modsCollection>