Sejak dicanangkannya otonomi daerah, banyak peraturan daerah (perda) bermunculan yang belakangan dianggap bermasalah karena terlampau menggebu-gebu mengejar pendapatan asli daerah (PAD) sehingga orientasinya terkesan hanya mengejar pendapatan lewat penerapan berbagai pajak, sumbangan, pungutan atau retribusi, tanpa menghiraukan dampaknya pada kelancaran ekonomi bisnis. Keluhan telah banyak datang dari kalangan pengusaha, dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin), dan bahkan dari para supir angkutan umum yang keberatan dengan munculnya banyak pos retribusi.