Desentralisasi ekonomi untuk daerah Batam sebetulnya sudah dilaksanakan jauh sebelum diberlakukannya UUno.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Salah satu ujudnya adalah penerapan Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone/FTZ). Untuk ke depan, diusulkan agar FTZ ini ditetapkan dalam bentuk undang-undang untuk lebih menjamin para investor.