Demokratisasi di Indonesia membawa implikasi pada dinamika komunikasi politik yang berlangsung. Rakyat, kelompok kepentingan wakil rakyat, pemerintah, birokrasi dan media mencapai suatu keseimbangan baru dalam menjalankan peran poltik mereka. Ada yang tampak berubah yaitu proses komunikasi politik lebih bebas, berani, transparan dan kritis. Namun demikian itupun masih menyimpan beberapa pertanyaan reflektif, salah satu diantaranya adalah dimensi etis komunikasi politik.

Riuhnya proses komuniasi pplitik dalam ruang diskusi publik mestinya ditujukan untuk membangun ruang batin dan praksis yang mampu mensejahterakan masyarakat dan bangsa. Komunikasi politik dan berbagai ekspresi demokrasi bukanlah suatu tujuan , namun sebuah wahana. Diperlukan suatu visi dan juga manajemen komunikasi yang efektif sekaligus etis dan tetap dalam kerangka membangun proses demokrasi.

Proses komunikasi politik yang melibatkan publik memerlukan seorang manajer komunikasi, yang meruakan filter dan garda penjaga kedua mengenai etika komunikasi, sebagai ekspresi "good will" tanggungjawab sosial dari komunikasi politik (filter pertama). Peran manajemen komunikasi politik menjadi sangat penting terutama dalam kerangka memenangkan pemilu dan kompetisi politik sehari-hari. Berbagai pandangan dan strategi manajemen komunikasi dapat disimak dalam buku ini.