mixed material bibliography Bogor Pustaka Latin 2000

xvi, 101 p. : 24 cm. Melalui TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan), Pemerintah menetapkan ulang kawasan masa penjajahan Belanda sebagai kawasan hutan negara tanpa menghiraukan keberadaan penduduk yang sudah terlanjur bertahun-tahun bermukim dan menggarap lahan di dalamnya. Tak luput juga bagi tanah-tanah masyarakat adat. Selanjutnya muncul istilah perambah hutan bagi penduduk di dalam maupun di sekitar kawasan hutan. Penyerobotan lahan dan hak tak terelakkan lagi bagi pihak yang mengatasnamakan negara. Sengketa kawasan hutan semakin semarak dibeberapa daerah. Akhirnya hukum dan perundang-undangan pun menjadi alasan untuk mencari pembenaran-pembaneran bagi masing-masing pihak baik pemerintah, swasta, maupun penduduk untuk mengusasi kawasan hutan. Namun pihak manakah yang paling dirugikan? KAB 5535 Perpustakaan - Sekolah Tinggi Manajemen PPM Pusat Informasi Manajemen KAB 5535 Kus 32673 2006-03-09 00:00:00 2006-03-15 00:00:00 machine generated