Sejak dibentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, telah banyak kasus yang diajukan kepada badan ini. Sampai dengan akhir tahun 2003 lebih dari 117 pengaduan telah diterima oleh delapan BPSK yang telah ada. Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, BPSK menawarkan mekanisme ( konsiliasi, mediasi dan arbitrase ), dan hasil akhirnya ( putusan dan penetapan ) yang bervariasi.
Upaya BPSK untuk mengefektifkan tugas dan wewenangnya masih terbentur pada berbagai persoalan. Sumber persoalan tersebut muncul dari ketentuan undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya, komitmen pemerintah daerah dan ketersediaan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Hingga saat ini BPSK belum memiliki perangkat peraturan pelaksanaan undang-undang yang lengkap sehingga dalam operasionalnya masih dibingungkan oleh ketiadaan pedoman yang baku, seperti dalam memberikan sanksi, pengawasan klausula baku, dan mekanisme pelaporan kinerja. BPSK juga belum memiliki sarana dan prasarana serta dana yang memadaisebagai sebuah badan peradilan penyelesaian sengketa konsumen alternatif. Keadaan ini masih ditambah dengan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki integritas, komitmen, dan kompetensi dalam menyelesaikan sengketa konsumen.