Terdapat inkonsistensi putusan pengadilan terkait lembaga hukum eksekusi gadai saham. Selain itu, perkembangan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan usaha persekutuan perdata melahirkan banyak "kekosongan hukum" terkait diskursus hukum perdata tentang eksekusi gadai saham. Misalnya, apakah eksekusi gadai saham bisa dilakukan di bawah tangan atau harus melalui pentetapan pengadialan? Bagaimana bila terdapat parate eksekusi untuk saham tersebut? Bagaimana pula jika dalam parate eksekusi pihak debitur tidak mau bekerja sama atau kooperatif?