Aset memiliki peran yang sangat penting bagi pelaksanaan fungsi pemerintah daerah. Dengan adanya reformasi birokrasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola aset tersebut. Sayangnya dalam praktik kita banyak menemukan aset yang tidak dikelola dengan baik, terlantar bahkan hilang. Tidak sedikit pula, pengelola yang dianggap terlibat KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) karena ketidaktahuan tata cara pengelolaan aset pemda yang benar. Pengelolaan aset pemda yang baik juga akan mendukung penyusunan laporan keuangan yang baik yang membawa laporan dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).