Serba-serbi Daerah Otonom (hingga 2016)

• 548 daerah otonom, terdiri dari 34 propinsi, 416 kabupaten, 98 kota (tidak termasuk 5 kota administratif dan satu kabupaten administratif di DKI Jakarta)
• Undang-undang yang mengatur otonomi daerah: UU No. 22/1999, UU No. 32/2004, UU No. 23/2014

• Muncul "raja-raja kecil" di daerah
• Banyak pemimpin daerah (eksekutif dan angga legislatif daerah) yang terjerat kasus korupsi dan hukum
• Penggunaan anggaran belanja daerah yang tidak mengarah pada kesejahteraan masyarakat, bahkan ada yang disalahgunakan
• Terkurasnya kekayaan alam, bahkan perusakan lingkungan akibat pemberian izin pertambangan yang membabi-buta.
• Munculnya daerah-daerah otonomi baru hasil pemekaran yang gagal berkembang

• Berkembangnya proses demokratisasi di daerah-daerah, terutama dalam pemilihan kepala daerah
• Berkembangnya inovasi-inovasi dan inisiatif kreatif sebagai solusi terhadap permasalahan daerah
• Tumbuhnya keterbukaan dan komunikasi dua arah antara pemimpin daerah dan masyarakat
• Munculnya daerah-daerah yang maju dan berkembang dengan langkah-langkah inovatif, yang dapat menjadi teladan bagi daerah lainnya
• Munculnya kader-kader pemimpin potensial dari daerah, bahkan untuk menjadi kader pemimpin tingkat nasional

• Penyiapan aneka peraturan pelaksanaan UU No. 23/2014
• Penerapan kompetensi setiap jabatan di lingkungan pemda
• Digitalisasi administrasi dan pelayanan pemda
• Deregulasi perizinan investasi pemda
• Pengutan tim inspektorat dengan dukungan BPK dan daerah bahkan KPK
• Pemberdayaan dan penguatan partisipasi civil society
• Program pelatihan kepemimpinan dan manajemen pemerintahan daerah untuk kepala daerah
• Pemberian apresisasi bagi pemda dan kepala daerah perprestasi
• Dukungan bagi parpol dalam penyiapan calon pemimpin daerah bermutu