Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi kemungkinan adanya indikasi penyalahgunaan
discretionary fund dalam APBD serta memperoleh bukti empiris tentang adanya faktor
kemampuan keuangan daerah dan motif politik yang memengaruhi proporsi dana tersebut
menjelang Pemilukada 2015. Penelitian dilakukan pada 143 daerah kabupaten/kota di Indonesia
yang pada tahun 2015 melaksanakan Pemilukada secara serentak. Hasil uji t menunjukkan bahwa
tidak ada beda proporsi discretionary fund sebelum dan menjelang Pemilukada 2015. Hal ini
menunjukkan bahwa tidak ada indikasi terjadinya penyalahgunaan dana hibah maupun bantuan
sosial menjelang Pemilukada 2015. Namun, hasil uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa
faktor kemampuan keuangan daerah (ruang fiskal) dan faktor politik berpengaruh terhadap
besarnya proporsi discretionary fund (hibah dan bantuan sosial) menjelang Pemilukada 2015.
Semakin besar ruang fiskal pemerintah daerah, maka semakin besar pula alokasi discretionary
fund-nya. Kepala daerah incumbent lebih cenderung menggunakan discretionary fund untuk
menarik simpati calon pemilih agar memilihnya kembali pada Pemilukada 2015 daripada kepala
daerah non incumbent.