Kita sering mendengar gig worker minim perlindungan.
Penelitian oleh Arif Novianto dan Yeremias Kaban

menemukan bahwa gig worker di sektor layanan antarbarang,
antarmakanan, dan antarpenumpang belum mendapatkan kerja
yang layak dan adil. Dari sebelas kriteria pekerja yang layak
dan adil yang ditetapkan oleh ILO, hanya dua yang dipenuhi.
Pertanyaannya adalah apakah sebenarnya Undang-Undang
Cipta Kerja sudah mengatur para gig worker, freelancer, dan
pekerja kontrak independen? Aspek apa saja yang diatur? Kalau
sudah diatur, apakah pro pekerja atau pro pengusaha?